Batam - Isu dugaan praktik suap dan "uang pelicin" dalam aktivitas bongkar muat kargo di luar jam operasional di Pelabuhan Batam kian memanas. Kebungkaman pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam serta para agen kapal justru memicu reaksi keras dari elemen masyarakat dan pemerhati maritim setempat.
Kini, publik tidak lagi sekadar menanti klarifikasi, melainkan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan, intelijen, hingga Satgas Saber Pungli untuk segera turun tangan melakukan penindakan tegas di lapangan.
Diduga Kuat Ada Pembiaran Terstruktur
Keresahan masyarakat bermula dari temuan adanya aktivitas bongkar muat kargo pada malam hari yang diduga kuat tidak sesuai prosedur dan melibatkan setoran tak resmi kepada oknum petugas jaga.
Sangat janggal rasanya jika aktivitas skala besar di area vital seperti dermaga bisa luput dari pengawasan otoritas pelabuhan. Pembiaran ini memunculkan dugaan kuat adanya "kongkalikong" antara agen kapal nakal yang ingin memangkas waktu operasional dengan oknum petugas yang mencari keuntungan pribadi.
"Ini sudah meresahkan dan mencederai rasa keadilan bagi pelaku usaha yang taat aturan. Kami menduga ada pembiaran terstruktur. Oknum petugas sengaja 'tutup mata' karena diduga kuat sudah menerima jatah," ungkap salah satu perwakilan elemen masyarakat yang enggan disebutkan namanya kepada tim redaksi.
Bukan Sekadar Pelanggaran, Ini Ranah Korupsi
Lebih lanjut, publik menilai bahwa ulah nakal mafia pelabuhan ini bukan sekadar pelanggaran jam kerja atau administrasi biasa. Praktik ini dinilai murni masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi dan pungutan liar (pungli) yang berpotensi merugikan penerimaan negara dan merusak iklim investasi logistik di Batam.
Oleh karena itu, masyarakat secara terbuka melayangkan sejumlah tuntutan mendesak kepada pihak berwenang:
- Lakukan OTT dan Operasi Senyap: Satgas Saber Pungli dan aparat penegak hukum didesak untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di area dermaga pada malam hari yang menjadi waktu rawan transaksi gelap.
- Audit Investigatif CCTV dan Manifes: Publik meminta adanya pencocokan data antara rekaman CCTV dermaga, daftar manifes kapal, dan surat izin bongkar muat guna mencari bukti awal tindak pidana.
- Copot Pejabat yang Terlibat: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) didesak untuk berani mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat KSOP Batam yang terbukti melindungi atau membiarkan praktik kotor ini terjadi di wilayah kerjanya.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Kepala KSOP Khusus Batam dan pihak agen kapal terkait aduan masyarakat yang makin meluas ini. Publik kini menanti, akankah aparat penegak hukum berani menyapu bersih sindikat mafia di Pelabuhan Batam?